Ketua MASL Susane Febriyati: jangan korbankan adat dan lingkungan demi proyek

Sumedang, Pasundan - Majelis Adat Sumedanglarang MASL adalah organisasi kemasyarakatan adat yang aktif mengawal pelestarian budaya, sejarah, serta perlindungan lingkungan di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Organisasi ini berperan menjaga marwah tradisi leluhur serta mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berdampak pada nilai-nilai adat dan cagar budaya.

Dalam beberapa bulan terakhir, MASL menjadi sorotan publik karena sikap tegasnya terhadap sejumlah isu strategis di Sumedang, mulai dari proyek energi panas bumi hingga pengelolaan benda pusaka.

1. Proyek geothermal Tampomas: tolak audiensi tanpa Bupati

Isu paling hangat adalah rencana pengembangan Proyek Geothermal Tampomas. MASL menolak pengalihan agenda audiensi yang awalnya dijadwalkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. 

Alasan penolakan adalah karena Bupati Sumedang tidak hadir secara fisik untuk berdialog langsung. Sebagai bentuk protes, perwakilan MASL memilih walkout dari ruang audiensi. 

Bagi MASL, kehadiran kepala daerah secara langsung merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat dan wujud keseriusan pemerintah dalam membahas dampak proyek terhadap lingkungan dan wilayah adat.

2. Laporan ke Ombudsman dan BPKP: tuntut transparansi dokumen

Tidak berhenti di aksi walkout, MASL juga membawa dugaan maladministrasi terkait proyek energi panas bumi tersebut ke lembaga negara. Laporan resmi disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. 

Dalam laporannya, MASL menuntut keterbukaan dokumen terkait perizinan, kajian lingkungan, serta keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan proyek. MASL menilai transparansi adalah syarat mutlak agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat dan kelestarian alam Sumedang.

3. Pengawalan cagar budaya: desak keterbukaan pengelolaan pusaka leluhur

Selain isu lingkungan, MASL juga aktif dalam pengawalan cagar budaya. Salah satu yang disorot adalah pengelolaan dan marwah benda pusaka leluhur seperti Mahkota Binokasih. 

Organisasi ini mendesak pemerintah daerah agar membuka informasi secara terbuka terkait status, perawatan, dan pengamanan benda-benda bersejarah tersebut. Menurut MASL, benda pusaka bukan hanya aset wisata, tetapi juga simbol identitas dan kedaulatan budaya masyarakat Sumedang yang harus dijaga sesuai hukum dan adat.

Ketua Majelis Adat Sumedanglarang, Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan, tetapi menolak cara-cara yang mengabaikan adat dan hukum.

"Prinsip kami jelas. Pembangunan boleh jalan, tapi tidak boleh menabrak nilai adat, tidak boleh menutup akses informasi, dan tidak boleh mengorbankan lingkungan untuk kepentingan segelintir pihak. Kami datang bukan untuk gaduh, kami datang untuk memastikan suara masyarakat adat didengar langsung oleh pengambil kebijakan. Kalau Bupati tidak bisa hadir, artinya negara belum hadir," tegas Susane. Sabtu, (1/7/2026). 

Ia juga menambahkan bahwa MASL akan terus mengawal proses hukum dan administrasi proyek tersebut sampai ada kejelasan.

"Kami sudah laporkan ke Ombudsman dan BPKP. Ini bukan soal menolak energi bersih. Ini soal keadilan, soal prosedur, dan soal menghormati warisan leluhur. Jangan sampai anak cucu kita hanya mewarisi lubang tambang dan kehilangan identitas budaya," ujarnya.

Melalui tiga agenda utama tersebut, MASL menegaskan perannya sebagai penjaga nilai adat, sejarah, dan lingkungan di Sumedang. Organisasi ini berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi yang setara, patuh hukum, dan menghargai partisipasi masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan.

"Negara dan daerah wajib hadir. Jangan sampai pembangunan mengabaikan suara adat dan merusak warisan yang dititipkan leluhur kepada kita," tutup Susane Febriyati.