Jumhur Hidayat: Tidak Bahas Pemilu, Rakernas Hanya Bahas Presiden Yang Diharapkan KSPSI

Jakarta, Djava Pos - Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menegaskan, Rakernas I KSPSI tidak akan membahas masalah Pemilu 2024. Namun demikian, KSPSI membuka diri terhadap aspirasi yang diinginkan terkait presiden mendatang.

"Presiden yang diharapkan ke depan itu kira-kira model apa untuk KSPSI," kata Jumhur menjawab wartawan usai Pembukaan Rakernas I KSPSI, di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Jumat (24/2) sore.

Tentunya, lanjut Jumhur, presiden yang diharapkan adalah presiden yang berhikmat pada buruh. Tidak seperti presiden yang sekarang yang terus menghantam buruh.

"Presiden yang sekarang ini sejak menjabat terus memukul buruh, dari perubahan UU Tenaga Kerja, UU Ciptaker, lalu sekarang Perppu Ciptaker," ungkap Jumhur seraya menambahkan,  buruh saat ini sudah dihajar, dihajar lagi sampai terkulai.

Ke depan, lanjut Jumhur, buruh ingin betul-betul selektif dalam memilih presiden. Buruh ingin mencaru presiden yang tidak meneruskan kebijakan  presiden sekarang yang merugikan mereka.

Perppu Ciptaker

Dalam kesempatan itu Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, melalui Rakernas pihaknya ingin menyampaikan kepada daerah bahwa Perppu Ciptaker batal demi hukum karena tidak diparipurnakan DPR.

"Kita sampaikan kepada daerah agar mereka tahu itu, Perppu Ciptaker tidak disetujui DPR," ujarnya.

Meski demikian, Jumhur menegaskan, KSPSI siap bernegosiasi lebih detil pasal per pasal dalam perbaikan UU Ciptaker.

"Sampai November sesuai putusan MK, kalau November tidak beres berarti balik ke UU Tenaga Kerja," tegas Jumhur.

Kecuali, lanjut Jumhur, presiden mau melanggar, melanggar lagi konstitusi. "Itu cerita lain, artinya kita tidak waras semua membiarkan pelanggaran-pelanggaran," ujarnya.

Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas yang akan berlangsung hingga Minggu (26/2) diharapkan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan. (At)