Apresiasi DPMD Provinsi Jabar, Presidium Poros Nusantara: "Perda Desa Adat Kunci Spirit Hak Asal Usul"

Bandung, Djava Pos - Presidium Poros Nusantara Apresiasi Inisiatif DPMD Provinsi Jabar yang telah memulai menyusun kerangka dalam tahapan menuju lahirnya Perda Desa Adat Provinsi Jawa Barat, pada Senin 30 Mei 2022. ini merupakan wujud Political Will dan akan menjadi sejarah monumental bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. 

Demikian di katakan Urip Haryanto ketua umum Presidium Poros Nusantara yang merupakan salah satu penggerak gagasan lahirnya Undang-undang Desa, kepada awak media saat di temui di kediaman nya.

Lebih lanjut Urip Haryanto mengatakan, bahwa tantangan kesulitan dalam merencanakan dan menyusun kerangka draf Rancangan Perda Desa Adat cukup rumit, namun, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai landasan utama penyelenggaraan hal ikhwal tentang desa identifikasi dan segmentasi nya akan lebih mudah di dapatkan.

Kunci nya ada di Pasal 6 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

(1). Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

(2). Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Penjelasan, Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Bagi yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keragaman Desa yang menjadi cikal bakal dalam undang-undang. Ada dua tipe, Desa yang didasarkan pada kuat-lemahnya pengaruh adat, yakni Desa dan Desa Adat. 

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa Adat, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah dan susunan pemerintahan asli yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan/atau adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan/atau kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan Desa Adat Dan Desa

Perbedaan mendasar antara Desa dan Desa Adat terletak pada asas pengaturan, kewenangan serta bentuk dan susunan pemerintahan. Kedua tipe tersebut sama-sama memiliki otonomi, tetapi ada kesamaan dan perbedaannya;

Desa Adat adalah desa yang masih memperoleh pengaruh adat secara kuat, sementara pengaruh adat dalam Desa relatif lemah. Desa Adat dan Desa sama-sama memiliki hak kewenangan Asal-Usul, tetapi asal-usul dalam Desa Adat lebih dominan dibandingkan Desa. 

Desa Adat mengutamakan asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan), sementara Desa mengutamakan asas subsidiarity (penetapan kewenangan berskala lokal desa). Pemerintahan (beserta lembaga dan perangkat) Desa Adat menggunakan susunan asli (asal-usul), sementara Desa menggunakan susunan modern seperti yang selama ini kita kenal. Keduanya sama-sama menjalankan pemerintahan umum yang ditugaskan oleh negara dan juga sama-sama memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD).