Realita Negeriku Pasca Reformasi

Djava Pos - 23 tahun pasca Reformasi 1998, masalah demi masalah terus datang tanpa henti menghampiri Indonesia, dari terbongkarnya banyak  kasus korupsi, ancaman  disintegrasi, terorisme dan meningkatnya  angka Cyber crime di Indonesia. 

Setiap presiden yang berkuasa pastinya punya kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa kita pungkiri, di era Soekarno yang lebih dikenal dengan bapak proklamasi bersama Muhammad Hatta berdarah darah membangun negeri ini dari zaman penjajahan kolonial  sampai negeri ini di akui baik secara de jure maupun de facto  sebagai sebuah negara baru tahun 1945 yaitu Indonesia. 

Era Soeharto, Indonesia lebih dikenal dengan pembangunannya karena memang saat itu Indonesia fokus membangun, julukan negeri swasembada beras, bahkan kita pernah menjadi negeri pengekspor beras nomor satu  di  dunia. 

Era BJ. Habibie adalah masa transisi, disinilah kehebatan sang jenius terlihat ketika menguatnya  kembali rupiah ke-angka yang semestinya (kisaran 2500-4000/dolar), era KH. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal ( gusdur) lebih dikenal dengan era pluralisme dan perdamaiannya, era Megawati dan SBY yang menggawangi  terciptanya lembaga anti rasuah (KPK) yang ada Indonesia. 

Indonesia saat ini di era Presiden Jokowi lebih dikenal bapak infrastruktur yang selalu fokus pada kerja dan kerja untuk mengejar ketertinggalan dari negara negara lain khususnya asia. Presiden yang lebih dikenal hidup dengan konsep kesederhanaan nya ini tampil selalu kalem dengan ciri khas orang solo, yang tidak semua orang bisa menirunya. 

Bahkan dalam banyak diskusi publik orang yang takdirnya seperti Joko Widodo ini, bagai 100 juta berbanding 1 orang. Cukup disini pembahasan kelebihan masing masing ke 7 presiden Indonesia, kita fokus dengan permasalahan bangsa  saat ini. 

Masalah yang terjadi di Indonesia pasca reformasi saat ini masih berkutat  Kemiskinan, KKN, narkoba, terorisme, disintegrasi, dan  fluktuatif nya angka kriminal di Indonesia. 

"Masalah atau konflik terkadang menjadi lumbung uang untuk meraup pundi pundi kekayaan untuk para  oknum tertentu, saya tidak akan bahas masalah itu secara spesifik  disini tapi yang pasti itu semua ada unsur materi yang dikejar". 

KKN misalnya hanya memperkaya individu tertentu  pada lingkup sekitaran kekuasaan saja, Narkoba melibatkan sipil dan banyak juga pejabat negara yang terlibat dengan bisnis yang sangat menggiurkan tersebut. 

Terorisme yang lebih di identikkan untuk memojokkan dan memporak porandakan Islam juga masih sering terjadi,  tapi permasalahan ini tidak sepelik dua masalah diatas, begitu juga kemiskinan yang seolah dipelihara oleh negara untuk jualan politik 5 tahunan. 

Banyak daerah  di Indonesia yang ingin memerdekakan diri, ini menjadi tantangan baru yang terus menerus meneror pemerintahan Joko Widodo seperti Papua dan Aceh. 

Yang jadi pertanyaan mengapa harus Aceh dan Papua yang selalu bergejolak, mengapa harus dari pulau ujung barat dan timur indonesia?

Yang terakhir adalah masalah kriminal, angka kejahatan di Indonesia masih cenderung tinggi akan tetapi tidak seganas seperti di negara negara Amerika Selatan atau Afrika. Kasus kriminal  perampokan, begal motor, pemerkosaan, kejahatan cyber, penipuan, dan berbagai kejahatan lain masih ramai dibahas di berbagai media di tanah air. 

Kelebihan era orde baru bukan  ingin membahas sebuah romantisme salah satu era.  dibandingkan era era lain dan sesudahnya adalah diantaranya nilai rupiah sangat menguat, bahkan harga beras saat itu sangat murah yaitu  400-800 rupiah per liter. 

Zaman tersebut jarang kita dengar adanya begal motor bahkan rampok, preman di babat habis dengan Operasi Petrus( Penembak Misterius)  kasus kriminal ditekan habis, kisah penjualan narkoba mungkin ada cuma tidak sehebat saat ini, Disintegrasi atau pemberontakan diberbagai daerah hampir tidak pernah terdengar hal ini di era orde baru. 

Bahkan saat itu para penjahat di era orde baru, panas dingin dan ketakutan karena orang bertato pun bisa jadi sasaran. 

Jika kita ingin memahami apa yang ada di kepala almarhum presiden Soeharto saat itu beliau ingin Indonesia mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor, khususnya ekonomi dan sosial. Bahkan gangguan keamanan dari dalam negeri terus di sikat tanpa ampun. 

Bukan itu saja dengan sikap tegasnya masalah internal di dalam negeri bisa cepat teratasi dengan cepat dan tanpa kendala karena Indonesia fokus membangun hampir diseluruh bidang. 

Yang penulis lihat di era Joko Widodo banyak sekali hambatan untuk membangun sebuah negara lebih maju ke depan apalagi saat ini banyak negara - negara  mengalami stagnasi bahkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid -19 yang menimpa Indonesia sejak februari 2020

Lantas apa solusinya? 

Pemerintahan Joko Widodo saat ini, harus membereskan masalah - masalah pelik yang menggerogoti bangsa ini misalnya KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) hampir di seluruh sektor pemerintahan dan dari pusat sampai daerah tak terkecuali lembaga legislatif dan yudikatif, yang tak kunjung membaik indeks prestasinya. Bahkan adanya penumpulan  di sektor pemberantasan korupsi akhir akhir ini. 

Menurut sang pena, masalah KPK terletak pada tebang pilihnya pemberantasan korupsi, jika orang tersebut melawan pemerintah yang berkuasa maka KPK  akan jadi alat pukul mematikan untuk melumpuhkan para lawan politik penguasa. 

Belum lagi masalah internal KPK seolah ada satu kelompok yang mengendalikan KPK, jika ada kelompoknya yang korupsi mungkin akan tutup mata dan jika dari kelompok mereka ada yang tertangkap mungkin ada tekanan dari atas atau sudah offside oknum tersebut sudah keluar dari jalur permainan baru ditangkap seolah menjaga kredibilitas KPK.

Jadi solusinya, KPK butuh orang yang bernyali super besar tanpa memikirkan ada atau tidaknya kelompok yang ada di pemerintahan, banyak obrolan obrolan di warung kopi mungkin kalau pejabat tertentu setorannya masih lancar maka amanlah dari serigala (KPK) yang siap menerkam mangsanya. 

Narkoba adalah alat yang paling ampuh untuk menghancurkan generasi muda Indonesia saat ini, seolah menjadi pasar empuk penjualan narkoba, banyak oknum polisi dan TNI yang membeking bisnis ini, sehingga seolah negara kesulitan dalam memberantas persoalan barang haram ini. 

Intinya, negara harus rubah sistem dan bertindak sangat tegas tanpa ampun dalam hal pemberantasan narkoba dan sindikatnya. kebocoran informasi bisa diminimalisir terutama dari pihak dalam. 

Terorisme di Indonesia di diidentikkan dengan para kaum Islam garis keras , cara berdakwah di timur tengah berbeda dengan kultur di Indonesia. Sehingga satu kelompok yang berbuat kerusakan,  maka seluruhnya akan diklaim menyetujui tindakan tersebut, padahal kan tidak begitu. Padahal kelompok kelompok kanan yang dikenal garis keras  ini hanya ingin di ajak diskusi dan di dengarkan keluh kesahnya, lantas di berikan solusi dan jalan tengah. 

Persolan disintegrasi  menjadi masalah polemik tersendiri, khususnya masalah kesejahteraan dan kesenjangan sosial  antara Pulau Jawa dengan pulau pulau di luar Jawa. 

Ini menjadi masalah tersendiri, padahal di zaman  founding fathers kita ada sebuah janji suci yang harus ditepati untuk  selalu tetap menjaga dan bersatu dalam bingkai NKRI, akan tetapi  generasi anak cucunya ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan berbagai cara. Yang biasanya termotivasi oleh hasrat ingin menjadi sesuatu, biasanya disintegrasi itu dipicu keinginan para pemberontak untuk menduduki jabatan tertinggi di wilayah yang sedang melakukan pemberontakan (Hasrat berkuasanya sudah tak terbendung) 

Solusinya, pemerintah Indonesia harus membahas kembali sejarah menyatunya Indonesia dengan pendekatan humanis dan pluralisme, bagaimana para raja raja di daerah sepakat dalam bingkai NKRI  yang memiliki sejarah penderitaan yang sama dengan kedekatan emosional dan kekeluargaan. 

Persoalan kriminalitas pasca reformasi makin meningkat hal ini menjadi masalah tersendiri untuk negara melindungi warganya, khususnya warga sipil  dari individu - individu yang tidak bertanggung jawab dan kekurangan asupan moral yang baik.

Solusinya, negara harus buat tim khusus untuk perang melawan premanisme, begal motor, perampokan, kejahatan cyber tanpa ampun. Dahulu di zaman orde baru ada operasi petrus (penembak misterius) yang sukses membuat para penjahat panas dingin dan kocar kacir bahkan tunggang langgang. 

Mungkin hal ini bisa diterapkan kembali dengan cara  di modifikasi dan lebih halus cara pelaksanaannya, sehingga tidak terkena pelanggaran HAM berat. 

Kesimpulan

Ada asap maka ada api yang jadi pertanyaan ? dari mana dan siapa sumber api tersebut, disitulah hal yang harus kita cari bersama sama secara fokus dan terperinci khususnya persoalan persoalan pelik bangsa ini. Kita harus kompromi dan diskusikan kembali soal permasalahan bangsa Indonesia lewat para pakar yang ahli di bidangnya masing - masing. 

Nilai Ketuhanan yang  Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila  tidak sejalan dengan kondisi bangsa saat ini,  bergesernya nilai spiritual ke arah cintanya para individu yang di bingkai NKRI terhadap materi dan lebih  mengagungkan materialisme membuat masalah tersebut sulit dipecahkan. 

Disinilah peran ulama, pendeta serta para pemuka agama bersatu kembali untuk menggembleng umatnya dalam melihat dunia ini, tempat yang fana dan terbatasnya usia manusia di alam penuh cobaan ini. 

Menurut penulis, tidak ada problem yang tidak bisa diselesaikan secara  bersama sama dan berkesinambungan, yang jadi pertanyaan, adakah niat tulus, bersatu, ikhlas serta yakin seluruh para pembesar di republik ini mau menyelesaikan masalah masalah internal yang ada di Indonesia saat ini demi kemajuan bangsa dan kejayaan Indonesia kedepannya.