Menteri Suharso Ungkap 5 Strategi Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia

Jakarta, Djava Pos - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu, membahas tentang Pembangunan Rendah Karbon, Selasa (10/08/2021).

Salah satu hal yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah prioritas kebijakan Indonesia untuk mendukung transisi rendah karbon. Menteri Suharso mengatakan, untuk mendukung transisi rendah karbon, Pemerintah Indonesia telah memasukkan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

“Ini menandai pencapaian kami dalam mengimplementasikan pasal 3.4 UNFCCC yang menekankan integrasi aksi iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, serta memperhitungkan pembangunan ekonomi sebagai langkah-langkah adopsi,” ujar Menteri.

Menteri menambahkan, Pembangunan Rendah Karbon memiliki lima strategi utama yang terdiri dari pengembangan industri hijau, pengelolaan limbah, restorasi lahan berkelanjutan, pembangunan kelautan dan pesisir rendah karbon, dan pengembangan energi berkelanjutan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia sedang dalam proses mengembangkan paket stimulus hijau yang komprehensif dan akan mengintegrasikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemulihan ekonomi yang akan mencakup peremajaan perkebunan rakyat, pengelolaan limbah melalui UMKM dan pembangkit listrik tenaga surya di atap gedung kantor pemerintah.

Mengenai mekanisme pembiayaan di Indonesia, Menteri memaparkan bahwa pemerintah sedang dalam proses untuk menetapkan peraturan penetapan harga karbon itu sendiri. 

“Sejauh ini, Indonesia berfokus pada tiga kemungkinan mekanisme, yaitu perdagangan karbon melalui perdagangan emisi dan offset, pembayaran berdasarkan hasil dan pajak karbon,” ucap Menteri.

Menteri melanjutkan, sementara sama-sama setuju dengan mekanisme lain yang diinformasikan oleh kemajuan ilmiah dan teknologi. Namun, penetapan harga karbon hanyalah salah satu instrumen pembiayaan untuk mendukung Pembangunan Rendah Karbon dan untuk mencapai Perjanjian Paris. 

“Oleh karena itu, kami juga harus menjajaki skema pembiayaan inovatif lainnya untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” tutup Menteri.